Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas capaian Pemerintah Kota Sukabumi yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.
Raihan ini menjadi predikat WTP ke-11 yang diterima oleh Kota Sukabumi, menandai komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, Kota Sukabumi mendapatkan WTP yang ke-11 kali ini. Ini sebuah prestasi yang harus kita apresiasi bersama,” ungkap Wawan Juanda usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jumat (23/5/2025).
Wawan menambahkan, capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, dan sesuai aturan.
Ia menilai, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance dan clean government.
“LHP ini sangat penting sebagai acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wawan juga menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan baru di Kota Sukabumi di bawah Wali Kota Ayep Zaki yang baru dilantik awal tahun ini.
Menurutnya, komitmen yang ditunjukkan oleh Wali Kota untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian positif tersebut menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang lebih baik ke depan.
“Insya Allah, dengan kepemimpinan Pak Ayep Zaki, saya percaya pemerintahan sekarang pun akan semakin baik. Beliau juga sudah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Ia berharap, predikat WTP ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD juga akan menjadikan hasil LHP ini sebagai rujukan dalam melakukan fungsi pengawasan ke depan, agar keberhasilan yang telah dicapai bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkas Wawan.
