Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilai menjalankan proyek pembangunan tanpa koordinasi dengan lembaga legislatif. Sorotan ini muncul setelah DPRD mengaku tidak mengetahui adanya pembangunan Gedung Dekranasda senilai Rp 1,6 miliar yang baru-baru ini dilaksanakan.
“Kami DPRD sama sekali tidak tahu menahu, bahkan tidak diundang, dan baru tahu dari media. Ini ironis dan sangat disayangkan,” kata Wawan.
Menurut Wawan, proyek yang sudah dieksekusi pada 2025 seharusnya telah dibahas dan disepakati bersama pada tahun anggaran sebelumnya. Namun, berdasarkan penelusurannya, tidak ada pembahasan tentang proyek tersebut dalam Rancangan APBD 2024.
“Secara SOP, apa yang dieksekusi di tahun berjalan adalah hasil pembahasan tahun sebelumnya. Proyek Gedung Dekranasda tidak pernah kami bahas dalam Raperda APBD 2024. Ini berarti bisa jadi berasal dari APBD parsial 2025,” tegasnya.
Namun demikian, meski berasal dari APBD parsial, Wawan menilai langkah Pemerintah Kota tetap tidak bisa dibenarkan tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada DPRD. Menurutnya, proses komunikasi lintas lembaga adalah bagian dari prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sekecil apapun program, jika menyangkut penggunaan anggaran daerah, seharusnya DPRD dilibatkan. Kami punya fungsi pengawasan dan representasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat bertanya kepada kami, dan kami tidak tahu apa-apa,” ujar politisi dari PKS tersebut.
Wawan juga menyinggung soal prioritas pembangunan. Menurutnya, dana Rp 1,6 miliar seharusnya bisa dialokasikan untuk proyek yang lebih urgen dan menyentuh langsung pelayanan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembangunan gedung Kecamatan Gunungpuyuh yang hingga kini belum terealisasi.
“Kami sangat berharap ke depan Wali Kota bisa lebih istiqomah dan konsisten menjalin kolaborasi dengan DPRD dan elemen masyarakat lain. Pembangunan bukan hanya soal fisik, tapi juga proses yang partisipatif,” tambahnya.
Pernyataan Wawan ini menjadi alarm awal atas potensi lemahnya komunikasi antar lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Jika pola sepihak terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan berimbas pada penurunan kepercayaan publik dan tidak maksimalnya pembangunan daerah.
